Bongkar Kemarahan Gerindra, Ahok Kembali Tegaskan Siap Dipecat

Jakarta - Secara mengejutkan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berani mengungkap kemarahan partainya terhadap kebijakan yang terkadang tak populis. Ahok pun siap dengan segala konsekuensinya.

"Aku cuma bilang, kan ada yang bilang kalau saya disidang bisa dipecat. Ya saya bilang, kalau saya dipecat, saya sih biasa-biasa saja. Mau bilang apa kalau partai mau pecat? Kita ngga punya saham di partai mau gimana?" kata Ahok sambil tertawa.

Hal ini disampaikan Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/12/2013).

Sebelumnya Ahok memang bicara soal kemarahan Gerindra menyoal kebijakan penertiban PKL. Kebijakan itu dikeluhkan Gerindra bisa menganggu konsolidasi menuju Pemilu 2014.

"Semua PKL harus disikat habis. Sedangkan partai marah sama saya, mereka mikir momen 2014, memanfaatkan orang-orang itu untuk pilih," beber Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema "Bersama Membangun Jakarta Baru" di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, hari ini.

Tak hanya soal PKL, partai juga rewel soal kebijakan sterilisasi busway. Namun Ahok tak takut menghadapi partainya sendiri, dia menegaskan siap menghadapi risikonya.

Namun Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang menepis semua pernyataan Ahok. Pius menegaskan Gerindra selalu mendukung kebijakan Jokowi-Ahok yang pro rakyat.

Ahok: Ini Bukan Soal Uang

Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sanksi untuk para pelanggar ketertiban umum. Antara lain, menyiapkan denda dan sanksi sosial.

Antara lain hukuman membersihkan kamar kecil (WC) bagi mereka yang memberi uang kepada pengemis. Lalu, sanksi menyapu Monas kalau buang sampah sembarangan. Semua pelanggaran ketertiban umum pun diancam dengan tindakan bertahap yang saat ini maksimal Rp 500 ribu.

“Ini bukan soal uang, uang masuk ke kas negara, kok, bukan ke kami. Nanti Anda nyebrang tidak di ditempatnya aja bisa kena tindak pidana. Semuanya kena, angkot ngetem, penumpang nyetop kendaraan sembarangan, semua kena,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jumat (29/11).

Tak hanya itu, ujar dia, pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm saat berkendara di jalanan Jakarta juga bisa kena denda maksimal Rp 500 ribu. Termasuk pengendara yang tidak membawa SIM bisa didenda sampai Rp 1 juta.

“Nanti pengawasan pakai sistem kamera, juga ada tertiblantas.com di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi memfoto para pelanggar dan mengunggahnya ke situs itu. Nanti polisi akan mengirim denda berupa slip biru ke alamat si pelanggar,” katanya.

“Ini cara kami untuk perbaiki ibu kota, enggak bisa lunak-lunak aja. Kami akan tegakkan aturan, kalau enggak suka kami, ya jangan pilih lagi 2017 nanti. Ini demi kenyamanan bersama, kok,” paparnya. [Republika]

Wagub Gugah Kesadaran Warga Akan Bahaya HIV/AIDS

Ahok.Org – Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta menggelar peringatan Hari AIDS sedunia yang dipusatkan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (1/12). Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sebagai Ketua KPAP DKI Jakarta, Basuki T Purnama.

Pada kesempatan itu, Basukii meminta agar seluruh warga Jakarta mengetahui status HIV dalam diri masing – masing. “Kita harus ramai-ramai, kompak untuk menyadarkan warga DKI, bahwa Anda harus tahu status HIV Anda,” kata Basuki, Minggu (1/12).

Dikatakan Basuki, pengecekan status HIV oleh setiap warga sejak dini dalam upaya mempernudah pencegahan. Namun, apabila tidak mengetahui status HIV pada diri masing-masing, justru bisa tidak sengaja menularkan penyakit berbahaya ini kepada orang lain.

“Kita bisa tidak sengaja tularkan istri atau anak. Anak SMP dan anak SMA juga harus total menghindari seks bebas, seks sebelum menikah pun tidak boleh, ini untuk kebaikan saudara karena situasi sangat parah,” katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga mengaku bangga atas kesadaran warga Jakarta untuk melakukan tes HIV. “Hinggu November ini yang sudah ikut tes ada 12 ribu orang melebihi dari yang ditargetkan 10 ribu orang,” katanya.

Ditegaskan Basuki, bahaya AIDS, tidak sekadar menyerang pengidap saja tetapi juga akan menyerang pasangan, anak dan keluarga secara keseluruhan. “Jadi kalau kita sudah tahu penyakit HIV/AIDS seperti apa dan kita juga sudah tahu apakah kita terserang atau tidak. Saya harapkan kita semua mengingkatkan kesadaran terhadap bahaya penyakit ini,” tandasnya. [Beritajakarta]

Terancam Sanksi Partai, Basuki: Silahkan…

Ahok.Org – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui saat bekerja sebagai Wakil Gubernur DKI, kadang dia harus memilih antara mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) atau kehendak Gerindra. Hal ini terjadi saat dia dan Jokowi mengetok kebijakan-kebijakan yang tak populer.

“Kenapa busway steril sekarang, padahal bus belum datang. Partai bilang, apa nggak bisa nanti habis Pemilu baru kamu (Ahok) keluarkan kebijakan nggak populer,” ujar Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema “Bersama Membangun Jakarta Baru” di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).

Ahok menjelaskan bahwa jika sterilisasi busway tak segera dilakukan, tahun depan Jakarta terancam macet total. Menurutnya, jika busway steril maka Kopaja akan bersedia menambah armada dan trayeknya.

Ahok bercerita bahwa kadang partainya marah kepadanya. Sebab, kebijakan tak populer akan tidak menguntungkan partainya untuk pemilu 2014 nanti.

Ahok menegaskan dirinya lebih memilih mendukung kebijakan Jokowi ketika ada perbedaan pendapat antara kebijakan Jokowi dan kepentingan partai.

“Karena ini soal sumpah jabatan, janji saya saat kampanye membuat Pak Jokowi berhasil menjadi gubernur Jakarta,” katanya.

“Pak gubernur dan saya bilang, kalau partai mau pecat, silakan. Kami ingin mendidik orang jakarta yang konyol seperti ini,” tandasnya. [Detikcom]

Basuki: Maaf Kalau Bicara Saya Kasar

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku menikmati perannya yang memiliki sifat bertolak belakang dengan sang atasan, Gubernur Joko Widodo (Jokowi).

“Saya senang memerankan peran seperti ini. Selama Pak Gubernur masih setuju, ya saya kerjakan. Kalau saya ditanya ikut partai atau Pak Gubernur, saya ikut Gubernur, karena itu janji/sumpah saya membuat Jokowi menjadi gubernur sukses di DKI,” kata Ahok dalam acara Rembuk Provinsi 2013 ‘Bersama Membangun Jakarta Baru’ di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).

Peran yang dimaksud Ahok yakni mengusir para pengusaha yang menduduki lahan di pinggir sungai dan menghadapi para PKL yang ngotot berjualan di jalanan.

“Pengusaha dudukin sungai dipidanakan, enggak bisa saja minta uang. Jaksa sudah bersedia, kena tindakan korupsi, memanfaatkan tanah negara. Pengusaha alat berat menduduki ruang hijau saya usir. Memang ini tidak menyenangkan, tapi peran saya, muka saya lebih cocok untuk mengusir orang. Lebih ngekiin,” tutur Ahok.

Ahok pun meminta maaf atas sikap dan kata-kata kerasnya yang sering dilontarkan dalam menertibkan Kota Jakarta.

“Jadi mohon maaf kalau kebiasaan saya di kampung ngomongnya kenceng-kenceng. Ini kebentuk dari kecil. Tapi sekarang saya setengah lebih jinak karena berteman dengan orang Solo,” ucapnya. [Okezone]

DKI Akan Pidanakan Pengusaha Yang Sewakan Lahan Negara

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mencium adanya pengusaha di balik warga yang bertahan di bangunan liar. Dia menegaskan akan menindak para pengusaha tersebut, bekerja sama dengan jaksa.

Menurut Basuki, para pengusaha itu menyewakan lahan negara untuk dijadikan bangunan liar. Tindakan yang akan diberikan, kata dia, adalah pidana.

“Kami bersama jaksa sudah sepakat untuk memidanakan pengusaha. Memidanakan enggak hanya Rp 500.000, tapi kita sepakat pidanakan mereka dengan tindak pidana korupsi,” kata Basuki dalam public hearing kedua, di Hotel Lumire, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Selama ini, beberapa aksi warga terkait penolakan penggusuran maupun pembongkaran kawasan kumuh di bantaran oleh Pemprov DKI, ditengarai Basuki, digerakkan oleh pengusaha atau kelompok tertentu. Pengusaha itu sengaja menggerakkan warga karena para pengusaha tidak ingin lahan yang telah disewakan itu diambil alih kembali oleh DKI.

Situasi seperti itu, kata dia, telah terjadi berpuluh-puluh tahun dan tidak ada alternatif jalan keluar permasalahan. Para warga bantaran akan diberikan relokasi berupa rumah susun dan tidak lagi mendapatkan uang kerahiman atau ganti rugi. Sementara para pengusaha yang menyewakan lahan negara akan dipidana dengan ancaman tindak pidana korupsi.

“Kejaksaan sudah bersedia untuk menindak mereka dengan tindak korupsi karena mereka memanfaatkan lahan negara tanpa izin dan akan kita tuntut,” tegas Basuki.

Basuki memaklumi kalau pernyataannya itu sulit diterima oleh beberapa pihak. Hanya, menurut dia, tugasnya memang untuk menyampaikan kebijakan yang tidak mengenakkan untuk warga. Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang memiliki sifat lebih lembut, memiliki tugas untuk berkomunikasi intens bersama warga.

“Muka saya memang lebih ngeki-in, kalau sudah ngomong bawaannya mau digampar saja. Tapi, tenang saja, sekarang saya sudah setengah lebih jinak karena temenan sama orang Solo,” ujar pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Public hearing digelar Pemprov DKI untuk menjaring aspirasi, masukan, keluhan, dan saran dari warga. Public hearing kedua ini dihadiri 150 orang dari LSM dan asosiasi. Pada public hearing pertama, beberapa waktu lalu, dihadiri sekitar 1.500 warga yang merupakan perwakilan dari 267 kelurahan. Sebanyak 1.068 warga, masing-masing kelurahan mengirimkan empat orang perwakilannya. Sisanya, peserta berasal perwakilan masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa dan pemuda.

Hasil public hearing pertama dan kedua akan dibahas dalam forum grup diskusi (FGD) yang digelar pada 4-6 Desember 2012. Hasil FGD akan dibahas dalam Rembuk Provinsi yang akan dilakukan pada tanggal 12 Desember di Balaikota Jakarta. Tema kegiatan iniialah “Bersama Membangun Jakarta Baru”. Melalui tema tersebut, Pemprov DKI Jakarta bermaksud menggugah kesadaran warga untuk bersama-sama ambil bagian dalam upaya mewujudkan Jakarta Baru. [Kompas.com]